RESUME PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO.1/2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

Pengertian secara umum tentang mediasi

Sebelum kita membahas tentang prosedur mediasi di Pengadilan ada baiknya terlebih dahulu kita memahami definisi dari mediasi tersebut. Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan hasil mufakat para pihak yang prosesnya lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Diadakannya mediasi kedalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen yang cukup efektif dalam mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan dan juga memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga non-peradilan untuk penyelesaian sengketa di samping proses acara pengadilan yang besifat ajudikatif (memutus).

Hukum acara yang berlaku selama ini seperti Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg, mendorong para pihak yang bersengketa untuk menempuh proses mediasi yang dapat dilakukan dengan cara menggabungkan kedalam prosedur berperkara di Pengadilan Negeri, bersama terbentuknya peraturan perundang-undangan dan dengan memperhatikan wewenang Mahkamah Agung dalam mengatur acara peradilan yang belum cukup diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka demi kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak dalam menyelesaikan suatu sengketa perdata, kedua aturan tersebut menjadi landasan.

Pada Bab I Perma tersebut dijelaskan tentang ketentuan umum berlakunya Perma tersebut. Bab ini terdapat 6 pasal yang dimana pada Pasal 1 adalah penjelasan tentang definisi-definisi istilah yang terdapat pada mediasi. Pasal 2 menjelaskan tentang ruang lingkup dan kekuatan berlaku Perma, dimana hanya berlaku untuk mediasi yang terkait proses berperkara di pengadilan. Pada Pasal 3 dijelaskan tentang biaya pemanggilan para pihak yang dibebankan kepada pihak penggugat, dan jika berhasil mencapai kesepakatan biaya ditanggung bersama atau dengan kesepakatan para pihak. Pasal 4 menjelaskan jenis perkara yang dimediasi adalah semua perkara perdata kecuali sengketa melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pasal 5 tentang Sertifikasi Mediator dimana mediator harus memiliki sertifikat mediator setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah mendapat akreditasi dari Mahkamah Agung. Pada Pasal 6 menjelaskan proses mediasi adalah tertutup kecuali kehehdak para pihak sendiri.

Jenis Perkara Yang Dimediasi

Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator. [Pasal 4 Perma No. 1 Tahun 2008]

Bab II Perma menjelaskan tentang tahap pra mediasi dimana pada Pasal 7 menjelaskan tentang kewajiban hakim pemeriksa perkara dan kuasa hukum. Pasal 8 menjelaskan tentang hak para pihak dalam memilih mediator. Pada pasal 9, pengadilan menyediakan sekurang-kurangnya 5 daftar nama mediator ke para pihak yang bersengketa. Pada pasal 10 dijelaskan mengenai honorarium mediator dimana jika mediator hakim tidak dipungut biaya namun mediator bukan hakim ditanggung bersama atau kesepakatan para pihak. Pasal 11 menjelaskan batas waktu pemilihan mediator. Pada pasal 12 dijelaskan bahwa para pihak wajib menjalani proses mediasi dengan itikad baik.

Tahap Pra Mediasi

Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi sesuai Perma No. 1 Tahun 2008 ini kepada para pihak yang bersengketa. [Pasal 7 Perma No. 1 Tahun 2008]

Para pihak berhak memilih mediator di antara pilihan-pilihan berikut:

a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan;

b. Advokat atau akademisi hukum;

c. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa;

d. Hakim majelis pemeriksa perkara;

e. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan butir b dan

d. atau gabungan butir c dan d.

Jika dalam sebuah proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator, pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para mediator sendiri.  [Pasal 7 Perma No. 1 Tahun 2008]

Setelah para pihak hadir pada hari sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator bukan hakim.  Jika setelah jangka waktu maksimal yaitu 2 (dua) hari, para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki, maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator kepada ketua majelis hakim. Setelah menerima pemberitahuan para pihak tentang kegagalan memilih mediator, ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator. [Pasal 11 Perma No. 1 Tahun 2008]

Para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan iktikad baik. Salah satu pihak dapat menyatakan mundur dari proses mediasi jika pihak lawan menempuh mediasi dengan iktikad tidak baik. [Pasal 12 Perma No. 1 Tahun 2008]

Bab III dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 adalah mengenai tahap-tahap proses mediasi. Pasal 13 dijelaskan tentang penyerahan resume perkara dan waktu untuk menjalani proses mediasi tersebut. Pada pasal 14 dejelaskan tentang kewenangan mediator menyatakan suatu proses mediasi telah gagal salah satunya apabila salah satu pihak atau kuasa hukumnya tidak menghadiri mediasi dua kali berturut-turut. Pasal 15 menjelaskan tugas-tugas dari seorang mediator dalam menangani suatu proses mediasi. Pada pasal 16 dijelaskan bahwa dalam keadaan tertentu, mediator dapat memanggil seorang atau lebih yang lebih ahli dalam suatu bidang tertentu. Pasal 17 menjelaskan tentang pencapaian kesepakatan dalam suatu proses mediasi dan berikutnya pada Pasal 18 dijelaskan tidak tercapainya tujuan kesepakatan dalam proses mediasi. Pasal 19 menjelaskan tentang keterpisahan mediasi dari litigasi.

Tahap-Tahap Proses Mediasi

Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.

Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari.

Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi. [Pasal 13 Perma No. 1 Tahun 2008]

Kewenangan Mediator

Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturutturut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut. Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap. [Pasal 13 Perma No. 1 Tahun 2008]

Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. [Pasal 14 Perma No. 1 Tahun 2008]

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.

Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.

Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai. [Pasal 17 Perma No. 1 Tahun 2008]

Tugas-Tugas Mediator:

(1) Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.

(2) Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.

(3) Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.

(4) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. [Pasal 15 Perma No. 1 Tahun 2008]

Jika setelah batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari kerja, para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam Pasal 15 Perma No. 1 Tahun 2008, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim. Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud diatas, berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hari para pihak menyampaikan keinginan berdamai kepada hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan. [Pasal 18 Perma No. 1 Tahun 2008]

Bab IV Perma Nomor 1 Tahun 2008 menjelaskan tentang tempat penyelenggaraan mediasi sebagaimana dijelaskan pada Pasal 20. Pada Bab V dijelaskan tentang perdamaian di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali dijelaskan pada Pasal 21 dan Pasal 22. Bab VI menjelaskan tentang kesepakatan di luar pengadilan yang dijelaskan pada Pasal 23. Pada Bab VII menjelaskan tentang pedoman perilaku mediator dan insentif yang dijelaskan pada Pasal 24 dan Pasal 25. Dan pada Bab VIII merupakan penutup menjelaskan pada Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tidak berlaku lagi dan pada pasal 27 dijelaskan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung ini sejak tanggal ditetapkannya Perma tersebut pada tanggal 31 Juli 2008.

Tempat Penyelenggaraan Mediasi

Mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama atau ditempat lain yang disepakati oleh para pihak. Mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan. Penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama tidak dikenakan biaya. [Pasal 20 Perma No. 1 Tahun 2008]

Para pihak dengan bantuaan mediator besertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan. Pengajuan gugatannya harus disertai atau dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa.

Hakim dihadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. sesuai kehendak para pihak;

b. tidak bertentangan dengan hukum;

c. tidak merugikan pihak ketiga;

d. dapat dieksekusi.

e. dengan iktikad baik. [Pasal 23 Perma No. 1 Tahun 2008]

Perdamaian Di Tingkat Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali

Para pihak, atas dasar kesepakatan mereka, dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang sedang diperiksa pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus. [Pasal 23 Perma No. 1 Tahun 2008]

SETUJU? atau SETUJU !

NIKAH YUK ! TAPI YANG SAH YAA...

Suatu hari , tepat tanggal 5 mei 2009 ada sejoli yang belum terlalu lama menjalin kasih, membicarakan suatu hal untuk keseriusan hubungan mereka. Sang pria yakin bahwa ia dan sang wanita saling mencintai satu sama lain dan ingin melanjutkan hubungan mereka ke tahap yang lebih serius. yap, pernikahan yaitu pernikahan yang dicintai tuhan, yang sakinah mawadah wa rahmah, yang selalu didambakan oleh pasangan manapun dan yang abadi sampai maut memisahkan.

abang   : neng, abang mau nanya dan ngomong serius sama kamu sekarang ….

neng      : mau ngomong apa bang?

abang    : kamu cinta ga sama abang?

neng      : abang ko nanya gitu sih, ya jelas cinta atuh

abang    : neng takut ga kalo kehilangan abang?

neng      : takut lah, emang kenapa sih bang?

abang    : abang juga takut kehilang neng, abang ga mau pisah sama neng , abang cinta dan sayang sama neng, pertama kali abang kenal eneng abang langsung jatuh hati sama eneng , eneng dimata abang tuh sempurna. rasanya setiap abang memandangi eneng abang mau nya tuh nyanyi lagunya ‘Andra and the Backbone’ yang judulnya SEMPURNA. Cinta abang ke eneng itu begitu tulus .

neng      : abang serius? (tersipu malu)

abang    : (mengangguk sambil berbicara dalam hati ‘cantik-cantik lemot nih udah dibilang dari tadi mau ngomong serius, pake nanya lagi’)

neng      : ya ampun bang, eneng seneng banget dengernya bang! makasih ya bang eneng akan setia sama abang sampai kapan pun bang

abang    : eneng mau ga nikah sama abang?

neng      : ha? ga terlalu cepet bang , abang ngomong gitu?

abang    : neng cinta kan sama abang? dan kita saling cinta kan? jadi buat apa lama-lama untuk memulai dan menjalin hubungan yang lebih serius. Abang mampu ko menanggung semua kebutuhan eneng dan keluarga

neng      : iya bang, neng mau nikah sama abang

abang    : tapi ada satu hal yang harus eneng tau, tapi eneng jangan marah sama abang

neng      : lho ko gitu bang? emangnya apa? umur abang yang jauh lebih tua dari eneng? itu kan eneng udah tau bang. Ga msalah ko buat eneng

abang    : ??!!!?@@^^$$!@ (terdiam)

neng      : neng janji ga akan masalahin itu bang, hmm apa karena abang malu punya pacar yang lebih muda dari abang? jawab bang jawab

abang    : astagaaaaaaa, neng itu pertanyaan sama aja gabusah di bolak balik begitu, ini bukan masalah umur tapi ini masalah kamu yang nantinya akan jadi yang kedua dalam hidup abang. abang udah punya istri neng!

neng      : apaaaaaa? whaat? naoon? abang jahat sama eneng, eneng minta putus (menangis tersedu-sedu)

abang    : kita ga boleh putus neng, katanya kamu cinta sama abang dan akan setia sama abang, kita kan saling cinta neng.

neng      : oh iya ya bang, tadi kan eneng ngomong gitu (mulai tenang)

.. gubraaaak seakan dunia mau runtuuuh buuuung ..

abang    : iya, makanya kita nikah aja neng. kita kan saling cinta, lebih baik nikah lho daripada nantinya jadi zinah

neng      : iya bang, tapi nanti gimana kalo istri pertama abang tau? apa dia mau terima? aku takut bang, aku takut merusak kehidupan abang

abang    : neng ga usah khawatir, kita nikah sirih aja neng. nikah secara agama sah ko. eneng ga akan merusak hidup abang, eneng malah nantinya akan menambah kebahagiaan di hidup abang .

mantaaaap, rayuan ala pria tahun 80-an kepada gadis abad 20. gombaaaal

Kata kuncinya adalah NIKAH SIRI , apa sih NIKAH SIRI itu? nikah sambil ngunyah siri pas ijab Kabul ? bukan lah . Nikah siri itu adalah sebuah  pernikahan yang tidak di catat di Kantor Urusan Agama, yang dikatakan sah menurut agama tetapi tidak dikatakan sah menurut negara karena tidak tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama) yang merujuk kepada UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tertulis pada Bab I dasar perkawinan pasal 2 ayat 2 : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. ini adalah pengertian sesungguhnya tentang nikah siri dan nikah yang sah menurut negara.

Nikah siri itu untuk sekarang ini banyak di salah gunakan dan banyak pula menimbulkan masalah. Contoh, banyak masyarakat yang mengerti agama secara dalam maupun secara sekelebat menyalahgunakan nikah siri ini. Mereka berpendapat bahwa nikah siri itu lebih baik daripada mereka berzinah nantinya ketika mereka mengalami kasus seperti yang di paparkan diatas.

Kalau kita berbicara pendapat agama soal nikah siri ini adalah sah dan diperbolehkan karena dijalankan sesuai rukun dan syarat perkawinan. Kita kupas lagi, kata siri yang berarti rahasia, hal tersebut merujuk pada rukun islam tentang perkawinan yaitu sah perkawinan apabila diketahui oleh orang banyak. Namun ungkapan tersebut berubah di Indonesia, nikah siri berarti nikah yang tidak dicatat oleh negara dan kebanyakan sekarang dilakukan secara diam-diam dan menyalagunakan tujuan dari suatu pernikahan  itu. Melihat kepada tujuan melakukan pernikahan yaitu yang pertama menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan , nah ini semata-mata bukan untuk menghalalkan saja tetapi selanjutnya akan ada tujuan-tujuan lain yang mendukungnya yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Tetapi nikah siri saat ini hanya sekedar untuk menghalalkan hubungan kelamin karena hawa nafsu sesaat. Kemudian tujuan berikutnya adalah memperoleh keturunan yang sah , di tujuan inilah timbul lagi permasalahan dalam nikah siri yaitu keturunan yang diperoleh dari hasil nikah siri tidak sah menurut negara merujuk kembali ke UU No.1 tahun 1974 tentang Pernikahan, Pasal 42 Ayat 1 : Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan perkawinan yang sah menurut negara itu adalah perkawinan yang tercatat di KUA. Anak hasil dari pernikahan siri inilah yang menjadi korban,  ketika anak ini membutuhkan bukti tanda kelahirannya atau akte kelahirannya sebagai syarat untuk pendaftaran studinya ia  tidak mempunyainya. Alasannya bisa jadi karena tidak diakuinya anak tersebut oleh ayahnya sehingga sulit untuknya mendapatkan pengakuan dari negara atau mendapatkan akte kelahirannya karena syarat sebuah akte kelahiran adalah terdapat nama ayah dan ibu biologis dari anak tersebut sedangkan ia tidak di ketahui siapakah ayah biologis yang sesungguhnya. Dan adanya surat nikah kedua orang tuanya itu akan mempermudah iya tercatat sebagai warga negara dan mendapatkan akte kelahirannya.  Ada lagi tujuan dari dilakukannya sebuah pernikahan yaitu menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal serta memperbesar rasa tanggung jawab, kemudian membentuk rumah tangga yg sakinah, mawaddah wa rahmah (keluarga yang tentram, penuh cinta kasih dan kasih sayang) seperti yang tertera dalam surah Ar ruum ayat 21, tujuan pernikahan selanjutnya adalah ikatan perkawinan mitsaqan ghalizan sekaligus mentaati perintah Allah SAW bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir batin anatara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat hukum Islam.

Jadi kesimpulannya adalah nikahlah selagi nikah itu tidak dilarang. lho?  bukan-bukan yang bener itu nikahlah secara sah dalam agama dan negara . Biar ga banyak nimbulin masalah nantinya!

oke sekian paparan saya tentang nikah siri , semoga informasi yang saya berikan berguna bagi pembaca yang mebaca tulisan ini maupun yang tidak membaca tulisan ini . Dan mohon doanya semoga saya bisa memaparkan lebih banyak lagi mengenai pemikiran dan pendapat saya tentang pernikahan-pernikahan lainnya (nikah kunyit kah atau nikah bumbu dapur).